Search Modal

Informasi

  • 17 April 2017 - Selamat Datang 1 Lihat
  • 14 Mei 2016 - Selamat datang Di Webiste Lihat

Main Area

Main

Tugas Pokok Dan Fungsi

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   KABUPATEN TANGGAMUS

 

 

 

TUGAS POKOK

 

Kedudukan

 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

 

Tugas Pokok

 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta  tugas pembantuan yang diberikan

 

 

 

 

SUSUNAN ORGANISASI

 

(1)   Susunan organisasi  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

a.  Kepala Badan

b.  Sekretariat.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub  Bagian  Perencanaan

3. Sub Bagian Keuangan

c.   Bidang Anggaran.

1. Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran

d.   Bidang Perbendaharaan.

1. Sub Bidang Verifikasi dan Kebijakan Belanja

2. Sub Bidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

e.  Bidang Aset Daerah

1.  Sub Bidang Mutasi Aset Daerah

2.  Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah

g.  Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja

2. Sub Bidang Pelaporan.

 

 

h. Unit Pelayanan Teknis.

 

(2)    Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset  Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URAIAN TUGAS UNSUR BADAN

 

Kepala Badan

 

(1)     Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan  badan  pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta tugas lain yang diberikan Bupati.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

a.  Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran ;

b.  Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c.  Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;

d.  Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;

e.  Membimbing dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;

f.   Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan ;

g.  Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas lainnya untuk instansi diatasnya;

h. Menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data tentang pendapatan dan penerimaan daerah;

i.   Melaksanaan koordinasi lintas sektoral dengan SKPD terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

j.   Menetapkan langkah kebijakan dalam pelaksanaan program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

k.  Merencanakan operasional standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

l.   Menyelenggarakan kegiatan tata usaha ;

m.              Menyusun prioritas program dalam bidang keuangan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan kebijakan Bupati;

n. Memantau dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan keuangan daerah;

o.  Mengkoordinasikan hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;

p.  Menetapkan rumusan program pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

q.  Mengoreksi materi konsep rancangan perda dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

r.   Melaksanakan anggaran perbendaharaan, akuntaansi serta pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

s.  Memfasilitasi rancangan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk diajukan kepada Bupati;

t.   Mengendalikan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kas daerah;

u. Mengendalikan dan menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/SPM Belanja Langsung dan Belanja tidak Lansung;

v.  Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berdasarkan SPD;

w. Melaporkan hasil kerja bidang keuangan dalam rangka pertangggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

x.  Mengendalikan verifikasi dan menandatangani nota pengesahan atas SPJ yang dikirim memegang kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

y.  Memeriksa konsep Keputusan Bupati tentang Penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara barang dan atasan langsung bendahara pengeluaran, pengurus barang, atasan langsung pengurus barang dan pemegang kas/ pembantu pemegang kas;

z.    Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

aa.Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja;

bb. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

 

 

 

 

Sekretariat

 

(1)    Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Sekretaris mempunyai tugas Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan  kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan yang meliputi umum  keuangan, rumah tangga, perencanaan, pelayanan teknis  administrasi bidang keuangan

(3)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

1.     Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bidang umum dan keuangan serta perencanaan;

2.     Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka melaksanakan tugas ketatausahaan;

3.     Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;

4.     Memantau kegiatan bawahan;

5.     Menyelenggarakan kegiatan tata usaha Badan Pengelola keuangan dan aset daerah;

6.     Memberi pelayanan administrasi bidang keuangan;

7.     Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan displin pegawai sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku serta memberi motifasi dalam upaya peningkatan kinerja pegawai;

8.     Melakukan koordinasi antar bidang dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian program kerja Badan Pengelola keuangan dan aset daerah;

9.     Menelaah, menganalisa, meneliti, mengkaji dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala Badan;

10.  Mengatur dan mengendalikan pengelolaan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Lansung serta administrasi keuangan;

11.  Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja;

12.  Menandatangani naskah dinas yang bersifat biasa dan bukan merupakan kebijakan untuk SKPD sederajat dan atau untuk instansi dibawahnya;

13.  Mengkoordinasikan antar bidang dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian program kerja Badan Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah;

14.  Memberi petunjuk dalam proses perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan seluruh inventaris dan usulan penghapusan barang inventaris;

15.  Mengkoordinasikan persiapan rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

16.  Melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan pelaksanaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak lansung;

17.  Bertanggungjawab atas keamanan dalam terhadap personil, mateerial, dan informasi;

18.  Meneliti hasil kerja bawahan dalam bidang ketatausahaan;

19.  Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan produktifitas kerja;

20.  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai pertimbangan dalam pengembangan karier;

21.  Melaporkan hasil kerja bidang ketatausahaan kepada atasan;

22.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintah oleh atasan.

 

(4)    Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretariat dibantu oleh :

a.     Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

b.    Sub  Bagian  Perencanaan

c.    Sub Bagian Keuangan

 

(5)    Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.     

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

        

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a.     Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.     Mendistribusikan Tugas dan memberikan petunjuk kegiatan kepada bawahan;

c.      Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.

d.     Memantau Kegiatan bawahan dalam ramgka pelaksanaan tugas.

e.      Menyelenggarakan Kegiatan tata usaha Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

f.       Melaksanakan Persiapan teknis Kegiatan rapat dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

g.      Menyusun konsep pemeliharaan dan pemakaian kendaraan dinas serta inventaris kantor lainya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

h.     Mengontrol Pendistribusian barang lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

i.       Menyusun Konsep teknis Pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan keindahan kantor.

j.       Memilah naskah dinas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan bidangnya.

k.     Menyelenggarakan administrasi kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

l.       Menyiapkan bahan- bahan untuk pembinaan kepegawaian menyusun rencana peningkatan kualitas SDM dan membuat daftar urut kepangkatan (DUK);

m.   Memproses ijin cuti kepegawaian dan melayani pembuatan administrasi kepegawaian;

n.     Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

o.     Menata naskah surat – surat dari dan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

p.     Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data kepegawaian, menyusun laporan administrasi kepegawaian;

q.     Menyelenggarakan SIMPENG (sistem informasi manajemen kepegawaian), pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

r.      Melaksanakan pengurusan tata usaha pegawai ( DUK, KARPEG, KARIS, KARSU, SKP, dan daftara hadir ) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

s.      Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kareir.

t.      Menyusun konsep pendistribusian barang inventaris kantor dan memelihara keindahan kantor.

u.     Mengevaluasikan hasil kerja bawahan dalam angka pelaksanaan tugas. 

v.      Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada atasan.

w.    Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diperintahkan atasan.

 

Sub Bagian Perencanaan

 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

a.     Menyusun perencanaan  kegiatan dan rencana anggaran di Sub Bagian Perencanaan;

b.     Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas di Sub Bagian Perencanaan;

c.      Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;

d.     Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan lingkup Sub Bagian Perencanaan;

e.      Mengolah, menganalisa dan menyajikan data statistik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

f.       Memantau penyelenggaraan kegiatan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

g.      Mengumpulkan data kegiatan di dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

h.     Membuat dan melaporkan kegiatan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

i.       Melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara triwulan;

j.       Menyusun dan membuat laporan LAKIP atau laporan Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

k.     Melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait akan kebutuhan data laporan;

l.       Mengevaluasi hasil kerja lingkup Sub Bagian  Perencanaan;

m.   Melaporkan hasil kerja di Sub Bagian  Perencanaan;

n.     Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai bidang dan tugasnya;

 

 

Sub Bagian Keuangan

 

     Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a.     Menyusun rencana kerja dan rencana kerja Sub bagian Keuangan;

b.     Mendistribusikan Tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan tentang tata cara mencatat, memilih, menyusun, mengolah dan menganalisa data bahan untuk penyusunan anggaran.

c.      Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.

d.     Memantau   kegiatan bawahan dalam rangaka pelaksanaan tugas

e.      Memeriksa/ Mengoreksi / mengontrol kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang.

f.       Melakukan pengawasan pada bawahan tentang pencatatan dan mengarsipan dokumen / bukti pengeluaran anggaran dan belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

g.      Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan keuangan;

h.     Menyusun pembukuan dan perhitungan anggaran;

i.       Melaksanakan Verifikasi terhadap bukti pengeluaran / surat pertanggung jawab keuangan;

j.       Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan pembendaharaan;

k.     Menyiapkan bahan usul pengangkatan / pemberhentian pejabat pengguna anggaran (PPA), Kuasa pengguna anggaran (KPA),  Pejabat pembuat kometmen (P2K), Pejabat pengujian dan perintah pembayaran Surat Perintah membayar (P4SPM), Atasan Langsung Bendaharawan dan pemegang Uang Muka kerja;

l.       Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharaan KPA/PPTK Sekretaris lingkup SKPD

m.   Menyelenggarakan pendataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

n.     Menghimpun dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP), Serta memantau penyelesaian tindak lanjut LHP;

o.     Membuat Konsep usulan pengangkatan dan pemberhrntian pemegang kas berdasarkan kebijakan atasan;

p.     Memberika petunjuk kepada bawahan tentang tata cara pencatatan dan pengarsipan dokumen/ bukti pengeluaran anggaran;

q.     Mengkoreksi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

r.      Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian keuangan kepada atasan;

s.      Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan atasan;

 

 

 

Bidang Anggaran

 

(1)     Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang anggaran yang meliputi anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan Pembiayaan.

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a.    menyusun rencana teknis kegiatan dan rencana anggaran dalam bidang anggaran;

b.    Mendistibusikan tugas dan memberikan petunjuk  kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang anggaran;

c.     Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;

d.     Memantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e.    Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah usulan permintaan surat penyediaan Dana (SPD) dan mengkoordinasikan pengelolaan penertiban SPD;

f.     Melaksanakan Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan program dengan pejabat pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait;

g.    Melakukan bimbingan teknis tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni dan perubahan;

h.   Menyusun pedoman teknis RKA SKPD Kabupaten Tanggamus;

i.     Memfasilitasi SKPD untuk penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD dan Perubahan APBD) Kabupaten Tanggamus;

j.     Meneliti, mengawasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang anggaran;

k.    Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang anggaran;

l.     Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja bawahan kepada atasan;

m.  Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan atasan

 

Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran

 

Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi :

a.    Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran dalam sub bidang pengendalian anggaran;

b.    Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bidang pengendalian anggaran;

c.    Mengkoordinasikan Kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d.    Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e.    Memaraf dan memfasilitasi usulan permintaan Surat Penyedian Dana (SPD) dan mengkoordinasikan pengelolaan Penertiban SPD;

f.     Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian anggaran;

g.    Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang pengendalian anggaran;

h.   Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam sub bidang pengendalian anggaran;

i.     Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan atasan;

 

 

Sub Bidang Penyusunan Anggaran

 

Sub Bidang Penyusunan APBD mempunyai tugas:

a.    Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran di Sub Bidang penyusunan APBD;

b.    Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang penyusunan APBD;

c.    Mengkoordinasikan Kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d.    Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.

e.    Memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dan  Perubahan APBD;

f.     Melaksanakan bimbingan teknis tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD);

g.    Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang penyusunan APBD;

h.   Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Sub Bidang penyusunan APBD;

i.     Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan atasan;

 

 

Bidang Perbendaharaan

 

(1)    Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang Perbendaharaan yang meliputi Sub Bidang kebijakan belanja dan pengeluaran kas dan pengelolaan administrasi gaji.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan E-Government mempunyai fungsi :

a.    Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran bidang Perbendaharaan;

b.    Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kegiatan kepada bawahan;

c.    Mengkoordinasikan Kegiatan bawahan;

d.    Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e.    Memberikan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan khususnya SPM dan realisasi SPM Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung dan gaji;

f.     Mengkaji dan meneliti kebenaran atas penertiban SPM Belanja Langsung / Belanja tidak Langsung dan gaji;

g.    Melaksanakan koordinasi kepada bawahan dalam bidang pengeluaran belanja daerah;

h.   Menganalisa, mengkaji dan menindaklanjuti pembuatan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan pelaksanaan kegiatan / proses realisasi SPM, Belanja Langsung / Belanja tidak Langsung dan gaji secara berkala;

i.     Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan penbendaharaan dengan pejabat pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) dan lembaga terkait;

j.     Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam bidang pengeluaran belanja daerah;

k.    Melaporkan kegiatan bidang pengeluaran belanja daerah pada atasan;

l.     Melaporkan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan atasan;

m.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

 

Sub Bidang Verifikasi dan Kebijakan Belanja

 

Sub Bidang Kebijakan Belanja Dan Pengeluaran Kas   mempunyai fungsi :

a.     Menyusun perencanaan kegiatan dan rencan anggaran dalam Sub Bidang kebijakan belanja dan pengeluaran kas;

b.     Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;

c.      Mengkoordinasikan Kegiatan bawahan;

d.     Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e.      Melaksanakan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan khususnya SPM Belanja Langsung /Belanja tidak Lansung;

f.       Mengkaji dan meneliti kebenaran atas penertiban SPM Belanja Lansung / Belanja tidak Lansung;

g.      Menganalisa, mengkaji dan mendindaklajuti pembuatan laporan SPM, Belanja Langsung / Belanja tidak Lansung secara berkala;

h.     Meneliti hasil kerja bawahan dalam Sub Bidang kebijakan belanja dan pengeluaran kas;

i.       Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Sub Bidang kebijakan belanja dan pengeluaran kas;

j.       Melaporkan kegiatan Sub Bidang kebijakan belanja dan pengeluaran kas;

k.     Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

 

 

Sub Bidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

 

Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji mempunyai fungsi :

a.    Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji;

b.    Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;

c.    Mengkoordinasikan Kegiatan bawahan;

d.    Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e.    Melaksanakan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan khususnya SPM dan realisasi SPM gaji;

f.     Mengkaji dan meneliti kebenaran atas penertiban SPM gaji;

g.    Meneliti hasil kerja bawahan dalam sub bidang pengelolaan administrasi;

h.   Menganalisa, mengkaji dan menindak lajuti pembuatan laporan bulanan proses raliasasi SPM belanja langsung secara berkala;

i.     Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji;

j.     Melaporkan kegiatan Sub Bidang pengelolaan Administrasi Gaji kepada atasan;

k.    Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

 

 

Bidang Aset Daerah

 

(1)    Bidang Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang Aset Daerah yang meliputi Sub Bidang mutasi aset daerah dan Sub Bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

a.   Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Bidang Aset Daerah;

b.   Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;

c.    Mengkoordinasikan kegiatan bawahan lingkup Bidang  aset daerah;

d.   Melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e.    Menganalisa kebutuhan barang daerah lingkup Kabupaten Tanggamus;

f.     Menyusun standarisasi harga barang daerah di Kabupaten Tanggamus;

g.    Menyusun pedoman pengelolaan data base barang daerah;

h.   Memberi masukan kepada kepala Badan sebagai bahan dalam penyusunan program bidang aset daerah;

i.     Mempelajari peraturan perundang –undangan yang berhubungan dengan bidang Aset Daerah;

j.     Menghimpun usulan pengurus barang dan pengelolaan gudang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Tanggamus;

k.    Menyusun pedoman petunjuk teknis pengelolaan aset daerah;

l.     Menyusun analisis kebutuhan pengadaan barang inventaris  (RKBU dan RKPBU) di Kabupaten Tanggamus;

m.  Menyusun pedoman pembinaan administrasi aset daerah;

n.   Menyiapkan penyimpanan dokumen dan administrasi aset daerah;

o.    Menyusun pedoman inventarisasi dan mutasi aset daerah;

p.    Menyusun pelaksanaan administrasi inventarisasi daerah;

q.    Mengevaluasi hasil kerja bawahan;

r.     Membuat laporan hasil kerja bidang aset daerah;

s.    Melakukan tugas –tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan;

t.     Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset Daerah kepada bawahan

 

 

Sub Bidang Mutasi Aset Daerah

 

Sub Bidang Mutasi Aset Daerah  mempunyai fungsi :

a.    Menyusun rencana kerja Sub Bidang mutasi Aset daerah;

b.    Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;

c.    Mengkoordinasikan kegiatan bawahan lingkup Bidang Aset Daerah;

d.    Melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e.    Melaksanakan petunjuk teknis pengelolaan aset daerah di Kabupaten Tanggamus;

f.     Melakukan analisa kebutuhan pengadaan barang Aset daerah kabupaten Tanggamus;

g.    Melaksanakan pembinaan administrasi aset daerah bagi pengurus barang dan pengelola gudang SKPD di Kabupaten Tanggamus;

h.   Melakukan penyimpanan dokumen dan administrasi aset daerah;

i.     Melaksanakan mutasi aset daerah di Kabupaten Tanggamus;

j.     Melaksanakan administrasi aset daerah;

k.    Mengevaluasi hasil kerja bawahan;

l.     Membuat laporan hasil kerja Sub Bidang mutasi Aset daerah;

m.  Melakukan tugas – tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan;

n.   Melaksanakan teknis monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

 

Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah

 

Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a.     Menyusun rencana kerja Sub Bidang inventarisasi  dan pemanfaatan  Aset daerah;

b.     Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;

c.      Mengkoordinasikan kegiatan bawahan lingkup Sub Bidang Inventarisasi  dan pemanfaatan  aset daerah;

d.     Melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e.      Menganalisa kebutuhan barang daerah (RKBU dan RKPBU) Kabupaten Tanggamus;

f.       Menyusun standarisasi harga barang daerah Kabupaten Tanggamus;

g.      Menyusun buku induk iventarisasi aset/barang daerah Kabupaten Tanggamus;

h.     Melakukan pengelolaan data base barang daerah Kabupaten Tanggamus;

i.       Memberi masukan kepada atasan sebagai bahan dalam penyusunan program.;

j.       Melakukan penghimpunan usulan pengurus barang dan pengelolaan gudang di lingkungan Kabupaten Tanggamus;

k.     Menyiapkan bahan usul pengangkatan/pemberhentian pengurus barang dan pengelola gudang;

l.       Mengevaluasi hasil kerja bawahan;

m.   Membuat laporan hasil kerja Sub Bidang inventarisasi dan pemanfaatan Aset Daerah;

n.     Melakukan tugas – tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan;

 

 

 

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

 

 

(1)       Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan  Bidang akutansi dan pelaporan yang meliputi Sub Bidang Akutansi dan Pengendalian Kas serta pelaporan dan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan.

(2)       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Akuntansi dan Palaporan mempunyai fungsi :

a.  Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam bidang akutansi dan pelaporan;

b.  Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang akutansi dan pelaporan;

c.  Mengkoordinasikan Kegiatan bawahan;

d.  Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e.  Menyusun laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan semester;

f.   Menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus;

g.  Menyusun laporan realisasi anggaran tugas pembantuan;

h. Memberikan bimbingan kepada bawahan dalam rangka memeriksa kelengkapan SPM GU/GU Nihil dan SPM TU/TU Nihil

i.   Menganalisa, mengawasi dan menindak lanjuti hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang akutansi dan pelaporan;

j.   Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan akutansi dan pelaporan dengan pejabat pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD ) dan lembaga teknis;

k.  Mengevaluasi dari pelaporan hasil kerja bawahan kepada atasan ;

l.   Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan oleh atasan.

 

 

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja

 

Sub Bidang Akuntansi dan Pengeluaran Kas serta Pelaporan mempunyai fungsi :

a.  Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran pada Sub Bidang akutansi dan pengendalian kas serta pelaporan;

b.  Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kapada bawahan;

c.  Mengkoordinasikan Kegiatan bawahan;

d.  Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e.  Memberi petunjuk teknis kepada bawahan dalam pembuatan laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan semester;

f.   Menganalisa serta memverifikasi data guna penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD  Kabupaten Tanggamus;

g.  Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus;

h. Meneliti hasil kerja bawahan pada Sub Bidang akutansi dan pengendalian kas serta pelaporan;

i.   Mengevaluasi hasil kerja bawahan pada Sub Bidang Akutansi dan pengendalian kas serta pelaporan;

j.   Melaporkan kegiatan pada Sub Bidang Akutansi dan pengendalian kas serta pelaporan;

 

 

Sub Bidang Pelaporan

 

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi :

a.  Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Sub Bidang monitoring , evaluasi dan pelaporan;

b.  Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;

c.  Mengkoordinasikan kegiatan bawahan lingkup Sub Bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;

d.  Melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e.  Memberi petunjuk teknis kepada bawahan dalam proses memeriksa kelengkapan atas SPM GU / SPM TU dan GU Nihil / TU Nihil evaluasi pelaporan;

f.   Mengevaluasi hasil kerja bawahan;

g.  Membuat laporan hasil kerja Sub Bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;

h. Melakukan tugas –tugas kedinasan yang diperintahkan atasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATA KERJA

 

(1)   Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)   Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

 

(3)   Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

 

(4)   Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan perimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

 

(5)   Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

     
     
       
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. All rights reserved. Developed by Simanda